KITAMUDAMEDIA, Bontang – Percepatan program kerja antisipasi banjir yang digenjot Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang nampaknya tidak akan terselesaikan keseluruhan, karena minimnya anggaran.
Muhammad Dahnial, anggota DPRD Bontang saat rapat kerja pada Senin (24/6/2019) mengatakan anggaran yang ditetapkan sebesar 10% dari belanja modal atau sekitar 40 hingga 60 milyar rupiah tersebut dinilai terlalu sedikit.
“Tadinya kami pikir 10% dari APBD yang berkisar 1,4 triliun. Eh… ternyata dari belanja modal, kalau segitu terlalu sedikit. Ibarat normalisasi sungai, itu baru bibirnya saja yang dikasih lisptik,” ungkapnya.
Beberapa upaya prioritas harus segera dilakukan Pemkot untuk mencegah banjir yang belakangan ini kerap terjadi, bahkan hampir pasti setiap hujan mengguyur maka wilayah rawan banjir akan langsung tergenang.
Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Agus Amir dalam paparannya menjelaskan pada APBD 2019 memang belum banyak anggaran yang bisa disiapkan untuk program penanggulangan banjir, sehingga akan dipilah mana yang harus lebih dulu dikerjakan.
Dari 16 poin rekomendasi Pansus banjir, yang akan segera dikerjakan adalah normalisasi sungai, pembuatan sumur biopori, pengadaan unit excapator dan pembuatan polder di daerah Tanjung Laut dan Bontang Kuala.
“Dengan anggaran terbatas kita atur bagaimana menetapkan semua kegiatan yang menjurus pada kegiatan penyelesaian banjir,” jelasnya.
Sementara upaya merelokasi masyarakat Guntung yang tinggal di sepanjang bantaran sungai akan terus dilakukan. Warga diminta menempati Rusunawa.
“Sedang terus diupayakan agar warga yang rumahnya menjadi beban sungai dapat segera bergeser ke Rusunawa. Nanti Pemerintah akan merancang program Rusunawa milik sendiri,” pungkas Agus Amir. (KA)
