KITAMUDAMEDIA, Bontang – Status wilayah Sidrap yang masih sengketa ternyata mempersulit gerak pemerintah Kota Bontang dalam memberikan fasilitas air bersih kepada warga sekitar. Namun rencana pipanisasi PDAM yang tengah dibahas lintas instansi tersebut tetap akan dibangun.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (22/03/2021) meminta pemerintah Kota Bontang melanjutkan koordinasi bersama perusahaan di sekitar wilayah Sidrap, terkait pembangunan pipanisasi melalui bantuan
Corporate Social Responsibility (CSR).
”Hasil kesepakatan rapat hari ini (22/03) pemerintah tidak bisa berbuat banyak selain meminta bantuan dan menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan untuk memberikan bantuan sosial di lingkungannya,”bebernya.
Sementara itu, ia mengatakan setelah RDP ini akan segera menemui masyarakat sidrap untuk berkoordinasi agar langsung membuat surat permohonan kepada perusahaan-perusahaan melalui Pupuk Kaltim (PKT) sebagai induk koordinasi yang ada dilingkungan PKT.
“Kalau perusahaan itu tidak terhalang wilayah, tinggal bagaimana perusahaan mau membantu atau tidak. Maka kita sangat berharap perusahan – perusahaan bisa membantu pembangunan pipanisasi,” pungkasnya.
RDP dihadiri jajaran pemerintah Kota Bontang, yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat Daerah, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Pertanahan, Dinas Bapelitbang, Dinas BPKAD, Camat Bontang Utara dan Lurah Guntung.
Reporter : Lia Dewa
Editor : Kartika Anwar
