KITAMUDAMEDIA, Bontang – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk memberikan relaksasi pajak daerah bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
Menurutnya, saat ini masih proses dari pandemi ke endemi seharusnya ada kebijakan daerah supaya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemkot harus punya langkah strategi dengan memberikan relaksasi retribusi bagi para UKM.
“Pelaku usaha juga harus dinormalkan kembali sebelum mulai penarikan retribusi. Kita ini baru sembuh dan sementara masih harus proses pemulihan dari masa pandemi, jangan sampai jalan ditempat,” ungkap BW sapaan akrabnya saat dihubungi redaksi kitamudamedia.com, Selasa (26/10/2021).
Pada dasarnya, relaksasi ini untuk meringankan beban para pedagang. Terlebih Bontang masih memberlakukan kebijakan PPKM yang berdampak pada penurunan omzet pedagang.
“Harus ada kajian tapi jangan lama, bisa dalam bentuk surat edaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang mengatakan saat ini pihaknya tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan Komisi II DPRD Bontang dan mengusulkan klasifikasi pajak bagi UKM. Kalau di UUD pajak no 28 tahun 2009 pajaknya 10 persen, nantinya akan ada klasifikasi berdasarkan omzet.
“Hasil kajian dilapangan itu memang harus ada klasifikasinya, kalau semua 10 persen kasian yang omzetnya menurun, nantinya pembayaran pajak tergantung dari omzetnya,” sebutnya.
Reporter : Lia Dewa
Editor : Kartika Anwar
