KITAMUDAMEDIA, Bontang – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menilai industri rumahan yang ada punya potensi memproduksi minyak goreng kemasan hasil olahan sawit.
Menurutnya, hal itu dimungkinkan melihat potensi adanya perusahaan pengolahan sawit sebesar Energi Unggul Persada (EUP).
BW menjelaskan, langkah pemerintah bisa dimulai dengan mendorong perjanjian kerja sama, dengan perusahaan pengolah sawit tersebut yang tujuannya pengembangan para pelaku Usaha Menengah, Kecil Dan Mikro (UMKM).
“Bikin MoU dengan perusahaan, yang isinya meminta berapa persen olahannya sawit mereka untuk masyarakat yang kemudian bisa dikemas dengan brand sendiri,” ucapnya kepada media, Selasa (2/11/2021).
Selanjutnya, peran pemkot menyiapkan anggaran untuk pembinaan, pelatihan dan membangun jaringan untuk memberikan pasar penjualan bagi para pelaku UMKM.
Termasuk kesiapan sertifikasi halal, izin produksi, desain produk dan lainnya, mengenai kesiapan pengemasan minyak goreng tersebut.
“Saya pikir perusahaan tak akan rugi, karena pemerintah tetap membeli minyak itu. Bisa dikatakan simbiosis mutualisme” ungkapnya.
Menurutnya kerja sama ini relevan dengan visi misi Basri-Najirah untuk mengembangkan UMKM.
“Apa yang dihasilkan nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat Bontang juga kan, pastinya harganya terjangkau, karena memangkas biaya transportasi dan sebagainya,” jelasnya.
BW mencontohkan, Pemkab Berau telah memproduksi minyak goreng kemasan merk Fortuna yang diperjualbelikan di beberapa swalayan modern.
“Coba kita lihat di beberapa swalayan modern di Bontang, minyak goreng brand tertentu telah berjejer di etalase toko,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Yusran yang mewakili dalam rapat kerja tersebut, menuturkan apa yang menjadi usulan dewan akan diteruskan kepada Kepala Dinas yang baru menjabat.
Yusran mengaku, akan mengkaji soal pendistribusian minyak goreng dalam kemasan ini agar layak diperjualbelikan di mall dan toko swalayan modern.
“Ini yang akan kita kaji soal desain produk, sertifikat halal dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin produksi lainnya. Mudahan para pelaku usaha mampu menjadi raja lah di daerahnya sendiri,” tandasnya.
Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar
