KITAMUDAMEDIA,Bontang – Asosiasi Travel Bontang (ATB) merasa sangat terbebani dengan kenaikan harga hingga susahnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, diduga karena ulah pengetab.
Iwan salah satu driver travel, mengeluhkan ia sulit dapatkan BBM karena kerap kehabisan, belum lagi harga yang dirasa terlalu mahal. Ia meminta pemerintah Kota Bontang bersama DPRD, aparat keamanan bisa memberantas para pengetap agar penyaluran BBM bisa tersalurkan dengan tepat.
“Penghasilan Kami hanya di bidang usaha ini saja, semoga keluhan kami bisa didengar oleh Pemkot dan DPRD,” ucapnya saat di konfirmasi redaksi kitamudamedia.com Kamis (15/09/2022).
Sambung, Sapri yang juga sopir travel Asosiasi Travel Bontang (ATB) mengadukan sulitnya mendapatkan BBM karena ulah pengetap , ia meminta agar dibuatkan regulasi khusus penyedia jasa transportasi darat dan ia berharap pemerintah dan DPRD kota Bontang bisa mengambil sikap tegas.
” Kami menolak kenaikan BBM, kesulitan kami mendapatkan BBM bukan karena stoknya minim, tetapi banyaknya pengetap – pengetap itu yang harus diberantas, harus diselidiki betul siapa dalang dibalik itu, jangan sampai kita yang seharusnya mendapatkan malah kehabisan, itu artinya kan sasaran BBM tidak tersalurkan dengan baik, perlu DPRD kota Bontang mengambil sikap terhadap hal ini, ” ujar Ucok sapaan akrabnya, saat rapat dengar pendapat, beberapa waktu lalu.
Menanggapi keluhan tersebut, Abdul Haris Anggota Komisi I DPRD Bontang mengatakan sepakat agar pemerintah Kota Bontang dan pihak terkait lainnya memberantas para pengetap BBM agar jatah BBM untuk Bontang bisa memenuhi kebutuhan warga, karena yang selama ini terjadi seperti kekurangan.
Soal protes kenaikan harga BBM, Abdul Haris berpendapat keluhan tersebut bisa dibawa ke pusat melalui dokumen tertulis yang berisi suara rakyat Bontang.
“Pengetap-ngetap harus diberantas, karena jatah BBM sudah di target masing-masing, Kaltim khususnya Kota Bontang selalu kehabisan BBM karena banyak bukan warga Kota Bontang mengisi di SPBU disini dan bisa saja ada penyalahgunaan BBM, ” kata Abdul Haris.
Anggota DPRD Komisi III, Abdul Malik, Fraksi PKS menolak dengan kenaikan BBM dan akan menyampaikan secara langsung dalam rapat DPR RI pusat yang akan digelar di akhir September mendatangkan.
”Mafia BBM itu harus diberantas agar penyalurannya tepat sasaran, dan kami dari Fraksi PKS menolak dengan keras terkait kenaikan harga tersebut, kami akan sampaikan secara langsung dalam rapat DPR RI yang inshaAllah akan digelar dalam waktu dekat ini, ” ucap Abdul Malik.
Reporter : Amel
Editor : Kartika Anwar
