KITAMUDAMEDIA, Samarinda- DPRD Samarinda menyorot koordinasi antara dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari sisi penarikan retribusi dan pajak daerah.
Hal ini dikatakan, Angota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, Ia mengatakan dalam pemungutan retribusi dan pajak bidang perizinan reklame hingga usaha penginapan seperti kos, guest house hingga hotel melati di Kota Samarinda masih memerlukan perbenahan.
“Jadi seharusnya penarikan retribusi pajak dipenuhi dulu persyaratan administrasinya dari tim pelaksana teknis, yakni PUPR, Bapenda dan DPMPTSP, baru mereka (pengusaha) bisa dikenakan kategori wajib pajak dan bisa dilakukan pungutan, “ kata Laila beberapa waktu lalu.
Menurutnya harus dibenahi dengan seksama, sebab ketidakselarasan kerja dari OPD terkait membuat serapan pajak menjadi tak maksimal.
“Seperti di sektor reklame kemarin. Bapenda menganggap reklame itu aset makanya di pungut (pajak), tapi disisi lain mereka (pengusaha) belum memenuhi syarat administrasinya, “ ujarnya.
Tidak maksimalnya penarikan pajak izin reklame pasalnya juga nyaris terjadi disektor usaha penginapan.
Yang mana pada aturan mainnya sejumlah klausul dalam Perda No. 09 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda No. 4 tahun 2011 Kota Samarinda masih banyak bermasalah.
“Jadi diinventarisir dulu yang mana jadi WP (wajib pajak) mana yang tidak. Kita tidak membahas secara global karena ada ketentutan persyaratan, dan saya ingatkan ini jangan dijadikan akal akalan bagi pengusaha,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
