KITAMUDAMEDIA,Bontang- Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang berharap Pemerintah Kota Bontang mempunyai cara pandang yang sama dengan DPRD untuk melindungi nelayan dengan mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan.
Menurut BW, sapaan akrabnya, nelayan merupakan pekerja yang rentan resiko kecelakaan. Sement tidak semua nelayan mampu membayar BPJS secara mandiri dan lancar. Dari pengaduan nelayan, bahkan ada yang hanya mampu melakukan pembayaran di awal. Selebihnya menunggak dan berujung distop.
“Kami harap pemerintah punya cara pandang yang sama seperti DPRD. Nah, tugasnya negara itu bisa melindungi masyarakatnya, nelayan juga itu karena lebih rentan resiko pekerjaannya di laut, maka mereka juga penting untuk mendapatkan BPJS ketenagakerjaan,” ucap BW saat ditemui usai rapat Senin (29/05/2023) pagi di Ruang lantai II Sekretariat DPRD.
Lanjut, adanya BPJS tersebut sangat penting bagi nelayan apabila ada hal diluar dugaan terjadi, seperti sakit bahkan meninggal dengan adanya BPJS mereka bisa mendapatkan uang pengganti untuk mengcover.
“Minimal kalau ada hal terjadi seumpama bisa mendapatkan proteksi dari BPJS, biaya rumah sakit ketika meninggal juga ada manfaat yang mereka bakal mendapatkan uang dan itu ada nilainya,”tegasnya.
BW meminta BPJS tersebut dapat dianggarkan melalui APBD. Sebab, apabila menunggu dari CSR perusahaan bisa jadi bertepuk sebelah tangan.
“Terkhusus BPJS ketenagakerjaan saya hanya bisa berharap pemerintah karena banyak kejadian hanya mengharapkan dari perusahaan – perusahaan lancar di awal saja,”tuturnya.
Ditambahkan menurut BW, bantuan CSR perusahaan disarankan untuk membantu nelayan pada peningkatan SDM, perbantuan alat tangkap, pemberian perahu dan lain sebagainya.
“Soal CSR itu mempunyai aturannya sendiri, tapi kalau saya lebih mengarahkan bagaimana CSR itu mendukung pekerja mereka contoh nelayan seperti perahu, peningkatan SDM, bantuan alat tangkap yang lainnya,”tandasnya.
Reporter : Amel
Editor: Kartika Anwar
