KITAMUDAMEDIA, Bontang – Permintaan peralihan status Sekolah Dasar (SD) Malahing dari yayasan ke Negeri oleh Dewan guru disambut baik Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) Bontang, sebagai pengelola.
Dikonfirmasi, Bahtiar, Ketua Yayasan YPPI Bontang mengatakan pihaknya tidak keberatan jika pemerintah mengambil alih sekolah SD Malahing, justru sangat membantu. Jika Pemkot Bontang mampu mengubah statusnya menjadi sekolah negeri, maka hal itu diperbolehkan yayasan.
Meski begitu, terdapat kendala terkait jumlah minimal siswa pada kriteria idealnya sekolah.
“Syarat jumlah siswa pasti masih menjadi kendala. Untuk menjadikan sekolah negeri, setidaknya dibutuhkan minimal 23 siswa dalam satu kelas. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi yang ada saat ini yang hanya diisi dengan 2-7 orang siswa,” ucapnya saat diwawancarai redaksi kitamudamedia.com, Jumat (28/07/2023).
Ditambahkan usulan perubahan status menjadi sekolah negeri, bukan terjadi saat ini saja, tetapi sudah sangat lama. Bahkan sejak Wali Kota Bontang masih dipimpin oleh Andi Sofyan Hasdam.
“Kalau memang bisa, silahkan saja diambil alih. Paling kami hanya meminta kompensasi pengembalian aset, karena dulu yayasan membeli rumah di Malahing. Kemudian dibongkar dan didirikan ulang untuk bangunan sekolah menggunakan bantuan perusahaan,” paparnya.
Terkait dengan keterlambatan gaji atau honor pengajar di SD Malahing, itu terjadi karena pihak yayasan hanya mengandalkan bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika bantuan itu cair dari pemerintah, maka digunakan untuk membayar para pengajar. Namun, bila belum cair, yayasan tidak bisa melakukan apa-apa.
“Yayasan tidak pernah memungut biaya sepeserpun dari siswa di Malahing. Mengingat kondisi orang tua mereka yang kurang mampu alias berpenghasilan rendah. Dulu dibangunnya kelas jauh di Malahing karena YPPI yang di darat melihat, jangan sampai ada anak-anak di Malahing sampai buta huruf. Kalau pemerintah mau mengambil alih, kami tidak akan keberatan dan malah sangat senang,” ungkapnya.
Sebelumnya, pengajar di SD Malahing meminta sekolahnya tempat mengajar diubah statusnya menjadi negeri, lantaran masalah gaji atau honor guru jauh dari kata sejahtera, sebulan hanya digaji oleh pihak yayasan sebesar Rp 650 ribu. Hal ini sangat berbeda jauh dari kondisi di wilayah pesisir lainnya. seperti Selangan, Tihi-Tihi, maupun Pulau Gusung yang sekolahnya sudah berstatus negeri.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi I DPRD Bontang akan membuat jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) di akhir Juli atau awal Agustus mendatang, dengan semua pihak terkait. Termasuk mengundang dari pihak yayasan YPPI Bontang, dan Bahtiar pun mengaku siap hadir bila diundang.
Reporter: Dwi S
Editor: Kartika Anwar
