KITAMUDAMEDIA, Bontang – Kota Bontang menjadi tuan rumah pelaksanaan rakor inventarisir pelaksanaan pembentukan pengawas Ad Hoc Pilkada 2020, Kamis (21/1/2021 se-Kaltim.
Ketua Bawaslu Kaltim Saiful menyebut, secara umum pilkada yang dilaksanakan oleh 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur berjalan dengan lancar.
Walau dalam prosesnya, terdapat sejumlah kendala karena pelaksanaanya, di tengah pandemi. Semisal penghentian sementara tahapan pilkada, dan permasalahan alokasi anggaran untuk protokol bagi pengawas.
“Kami evaluasi penyusunan laporan SDM dan pengawasan pilkada 2020,” ujarnya.
Rakor evaluasi dibagi menjadi dua sesi. Pertama, diikuti oleh Panwascam se-Bontang pada Kamis pagi. Kemudian, dilanjutkan rakor bersama Bawaslu se-Kalimantan Timur, di kantor Bawaslu Bontang.
Saiful menambahkan, evaluasi ini dilakukan sebagai upaya menilai keberhasilan dalam melakukan pengawasan. Dipaparkannya, Bawaslu menangani sejumlah pelanggaran pemilihan pilkada. Di antaranya 3 pengawas TPS di Kutim yang mendapat hukuman 3 tahun penjara. Begitu pun di Berau. 3 orang diproses hukum karena terlibat money politic.
“Kami juga tangani 100 lebih pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye,” bebernya.
“Setelah rakor ini, kami jadi mengetahui kendala dan penanganan pelanggaran yang terjadi ilkada,” lanjut Saiful.
Dari banyaknya pelanggaran, temuan di Bontang hanya 10 persen. Kecil dibandingkan daerah lain. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Bontang, karena dilakukannya sejumlah upaya pencegahan.
“Ketaatan selama tahapan cukup baik, makanya kami apresiasi untuk dua pasangan calon dan tim kampanye mereka,” ujarnya.
Diketahui, saat ini tahapan Pilkada menunggu penetapan pemenang oleh KPU, yang rencananya akan dilaksanakan akhir Januari ini. Di Kaltim sendiri terdapat tiga daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada, yakni Balikpapan, Kukar, dan Kutim.
Reporter : Yulianti Basri
Editor : Kartika Anwar
