KITAMUDAMEDIA,Bontang – Anggota DPRD Kalimantan Timur Ismail yang didampingi Bakhtiar Wakkang Anggota DPRD Bontang menggelar sosialisasi Perda Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum, di Jalan MH Thamrin Bontang Baru, Minggu (11/04/2021).
Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mengatakan saat ini Pemerintah Kota (pemkot) Bontang belum membuat regulasi terkait perda provinsi Nomor 5 tahun 2019 tersebut yang harusnya diikat oleh peraturan Wali Kota.
“Ini sudah sejak 2018 lalu kita jadikan perda namun pemerintah belum membuat regulasinya,” ujar pria yang akrab disapa BW.
BW mengungkapkan masyarakat Bontang ini sangat membutuhkan keberadaan perda ini, sebab bukan hanya masyarakat mampu yang punya persoalan hukum tapi masyarakat kurang mampu juga perlu bantuan hukum. Namun, belum bisa direalisasikan karena terkendala di regulasi yang mengatur bantuan hukum tersebut.
“Bagaimanapun kita tidak bisa sama ratakan seluruh masyarakat,” bebernya.
Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah segera mengolah perwali yang mengacu pada perundang-undangan termasuk perda yang ada.
“Perwali harus segera digodok oleh pemerintah dan harus mengacu pada regulasi yang ada,” tutupnya.
Reporter : Lia Dewa
Editor : Kartika Anwar
