KITAMUDAMEDIA, Bontang – Kepala Sekolah SD Malahing Bontang, Suari meminta status sekolah yang saat ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) Bontang di Malahing, diubah dari swasta menjadi negeri. Harapan itu disampaikan saat Komisi I DPRD Bontang melakukan kunjungan pada Senin (24/07/2023).
Dikatakan Suardi, SD Malahing seharusnya bisa dijadikan negeri seperti sekolah yang berada di perkampungan atas air Tihi -tihi
“Saya meminta, kalau bisa sekolah ini (SD Malahing) dijadikan sekolah negeri, seperti sekolah yang berada di Tihi-Tihi. Karena di bawah yayasan ini tidak ada kejelasan, honor guru pun jauh dari kata sejahtera, maka dari itu banyak guru untuk mengundurkan diri,” ucapnya saat didatangi rombongan Komisi I DPRD Kota Bontang.
Saat ini, setiap guru yang mengajar hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 650 ribu per bulan dari yayasan. Jauh berbeda dengan guru di wilayah Pesisir lainnya.
“Saya sudah mengabdi selama 17 tahun lamanya disini, bahkan gaji saya sampai telat dibayarkan selama 6 bulan lamanya. Untuk meminta beli keperluan sekolah pun tidak ada dana, seperti spidol untuk mengajar”, ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Raking, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang berharap
pihak yayasan mau melepas asetnya untuk diberikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, jika sekolah ini ingin dijadikan sekolah negeri.
“Tenaga pengajar bisa diajukan menjadi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pasti akan diprioritaskan, jadi kita konfirmasikan dulu ke YPPI, kita akan adakan agenda rapat, mengundang para pengurus yayasan seperti ketua dan pembina, kalau perlu kepala sekolah ikut juga langsung, biar semuanya lebih jelas,” paparnya.
Selanjutnya, Komisi I DPRD Bontang akan membuat jadwal terencana, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di akhir Juli atau awal Agustus mendatang, dengan semua pihak terkait. Termasuk mengundang dari pihak yayasan YPPI Bontang.
Reporter: Dwi S
Editor: Kartika Anwar
