KITAMUDAMEDIA, Bontang – Setelah tak boleh melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama selama beberapa bulan terakhir akibat pandemi, kini masyarakat mulai diperkenankan untuk menggelar akad nikah di rumah, maupun gedung pertemuan.
Hal itu tertuang surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, yang diterbitkan pada 10 Juni 2020. Hal itu disampaikan Kepala Kementerian Agama Kota Bontang, Muhammad Isnaini kepada redaksi kitamudamedia.com, Sabtu (13/6/2020).
Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA. “Terbitnya edaran ini, calon pengantin dibolehkan untuk melangsungkan akad nikah di KUA, rumah, masjid, atau pun gedung pertemuan,” jelasnya.
Untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. “Sedangkan pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan, dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang,” tambahnya.
Jika nantinya, ketahuan adanya calon pengantin yang melaksanakan akad yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang, maka langkah tegas akan diambil oleh Kemenag Bontang. Selain itu, baik calon mempelai, keluarga, maupun tamu yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan.
“Harus ada yang menjamin kalau tidak melanggar ketentuan, kalau ternyata lebih dari 30 orang, ya tidak diperbolehkan itu akad dilaksanakan, sudah kita sampaikan ke para penghulu,” ujarnya.
Sementara, Kepala KUA Bontang Utara Suda’i menyebut sejak terbitnya kebijakan ini beberapa telah melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA. “Ada yang di rumah, ada juga di masjid, ini daftar tunggu yang mau dinikahkan dalam waktu dekat ada 15 pasangan calon pengantin,” katanya.
Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:
- Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan
- Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan
- Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
- Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang
- Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang
- KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
- Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat
- Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir
- Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.
Reporter : Yulianti Basri
Editor : Kartika Anwar
